spot_img
6.2 C
London
spot_img
BerandaUncategorizedPemerintah Kota Metro melakukan rapar koordinasi (rakor) bulanan

Pemerintah Kota Metro melakukan rapar koordinasi (rakor) bulanan

Metro-Detik33,- Pemerintah Kota Metro melakukan rapar koordinasi (rakor) bulanan untuk mengevaluasi kegiatan selama Januari 2023.

Rakor dipimpin Walikota Metro Wahdi Siradjuddin dan berlangsung di Aula Pemkot Metro, Senin (9-1-2023).

Wahdi menyampaikan kepada instansi vertikal tentang keinginan untuk terus beroordinasi dengan Pemerintah Kota Metro.

“Kemajuan teknologi tidak terlepas dari kemudahan sanketerbukaan,begitu juga harus kita lihat bagaimana untuk berkomunikasi dengan semua instansi vertikal dan menyampaikan hasil kinerjanya di tempat ini,” ujarnya.

Perwakilan Badan Urusan Logistik (Bulog) menyampaikan stok pangan yang ada di Kota Metro. Stok Beras di Kota Metro ada 700 ton. Stok komersial tersedia beras premium, minyak goreng, gula pasir dan daging.

“Untuk menjaga stabilitas harga, kami melakukan penjualan ke distributor besar. Kami sudah bekerja sama dengan Dinas Perdagangan,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Subehi melaporkan hasil dari program Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan amanah Perpres No.95 Tahun 2018 kemudian Perda No 8 Tahun 2019.

Kebijakan sudah sudah dilakanakan di Kota Metro.  “Perwali sudah disusun. Ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk melayani penggunanya seperti pegawai pemerintahan dan pelaku usaha,” katanya.

“Tentu dalam hal ini kita membuat rencana induk supaya tahu apa yang akan ditunju. Untuk programnya, sudah kami susun dan dilaksanakan. Namun perlu didiberlakukan Perwali untuk pengesahannya,” ucapnya.

Kepala Kesbangpol Rosita melaporkan terkait pelaksanaan pilkada pada tahun 2024 bagi para ASN.

Terkait dengan pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pilgub pada Februari dan November 2024, sudah dikeluarkan surat netralitas ASN. BKPSDM pun sudah mengeluarkan surat tersebut.

Kepada seluruh OPD agar mensosialisasikan dan mengikrarkan netralitas ASN ini ke seluruh staf dengan menandatangani Pakta Integritas ke Dirjen Polhum dan Mendagri, katanya. (Adv)

spot_img

latest articles

explore more

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini