Metro – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro melakukan monitoring ke 4 Dinas sebagai upaya pengawasan Perda pada tahun anggaran 2023. Monitoring dilakukan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Metro, Indra Jaya mengatakan, kunjungan tersebut merupakan program kerja sebagai pengawasan Perda. Dari kunjungan itu, Komisi I mempertanyakan apa yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2023 ini.
“Seperti di DPMPTSP Metro masih ada beberapa target yang belum tercapai, seperti membuka loket untuk imigrasi. Mereka butuh anggaran sekitar Rp500 juta untuk menjalankan program itu, dan mudah-mudahan bisa dipenuhi pada anggaran perubahan di tahun ini,” kata dia, Rabu, 9 Agustus 2023.
Dia menambahkan, untuk kunjungan di BPKAD Bidang Aset rombongan DPRD memfokuskan pada pengelolaan aset-aset yang ada di Bumi Sai Wawai.
“Jadi, Pemkot ini memiliki banyak aset yang dipakai atau sewa oleh pihak ketiga. Maka, kami dorong supaya sewa kelola itu bisa menghasilkan kontribusi terhadap pemerintah sehingga bisa menghasilkan PAD bagi pemerintah,” tambahnya.
Selanjutnya, untuk Disdukcapil Kota Metro sangat mengharapkan pemugaran sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
“Dari hasil monitoring kami, fasilitas yang ada sudah tidak memadai dan tidak layak lagi. Sehingga, sedikit menghambat terhadap pelayanan kepada masyarakat. Itu juga kami berharap di tahun anggaran 2024 bisa dipenuhi. Karena itu membutuhkan anggaran yang besar, sehingga tidak bisa dipenuhi di tahun ini,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk di dinas Kominfo terkait dengan pengadaan bandwidth. Apakah kapasitas yang ada saat ini bisa mengcover seluruh kebutuhan dari pemerintah.
“Kalaupun itu belum bisa memenuhi kebutuhan, kemungkinan akan ditingkatkan lagi kebutuhan bandwidthnya,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar tersebut menyebut, dari monitoring ke empat dinas tersebut dia menemukan beberapa keluhan. Dimana masing-masing dinas memiliki problem yang berbeda.
“Nah, tadi sudah disebutkan juga keluhan yang ada rata-rata soal anggaran semua. Sementara pemerintah ini lagi fokus untuk peningkatan infrastruktur. Jadi, untuk dinas-dinas yang diluar teknis porsi anggarannya lebih kecil,” kata dia.
“Kami berupa pada saat pembahasan anggaran apa yang menjadi kebutuhan di beberapa dinas dapat di akomodir seluruhnya. Tentu, ini tujuan nya untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Itu merupakan prioritas yang dilakukan oleh pemerintah,” pungkasnya. (ADV)
