Kota Metro, (detik33) — Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menekankan kepada seluruh OPD terkait agar segera menangani berbagai infrastruktur yang perlu direvitalisasi.
Hal tersebut diungkapkannya Bambang Iman Santoso saat menyampaikan sambutan nya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bulanan perdananya di aula Pemkot Metro, Selasa, 4, Meret 2025.
Menurutnya, berbagai perbaikan infrastruktur yang harus segera diperbaiki meliputi perbaikan jalan rusak di beberapa titik, perbaikan TPAS Karang Rejo, upaya pencegahan bencana banjir, peningkatan fasilitas umum lalu lintas, serta peningkatan pelayanan kesehatan.
Wali Kota, Bambang Iman Santoso yang di dampingi Wakil Wali Kota, Rafieq Adi Pradana saat memimpin rakor juga menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut membahas terkait evaluasi program kerja strategis peningkatan pelayanan masyarakat serta kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025.
Dalam menyampaikan sambutannya, Bambang juga mengatakan bahwa rakor perdana tersebut lebih memfokuskan pada silaturahmi awal. Yang mana dirinya bersama wakil walikota telah baru saja dilantik presiden RI pada 20 Februari lalu untuk itu ia mengajak kepada seluruh ASN untuk bekerja dengan lebih maksimal lagi.
“Kami berdua baru saja dilantik pada 20 Februari oleh Presiden RI, dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pelaksanaan pelantikan Kepala Daerah tahun ini memiliki nuansa yang sangat berbeda. Biasanya, pelantikan dilakukan di daerah masing-masing, namun kali ini dilakukan secara serentak. Ini merupakan sejarah baru dan pertama kali terjadi di Indonesia,” ujar Bambang.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Metro, Rafieq Adi Pradana,dalam paparannya menyampaikan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kerja tahun ini, terutama terkait efisiensi anggaran.
Ungkapnya, pemerintah harus menerapkan kebijakan efisiensi belanja negara dengan tujuan mencegah pemborosan dan memastikan alokasi anggaran dilakukan secara tepat. Ia juga menekankan bahwa efisiensi bukan sekadar pengurangan anggaran, melainkan menitikberatkan pada pelaksanaan kegiatan prioritas terlebih dahulu, kendati demikian ia meminta OPD memahami kebijakan ini dengan baik dan tidak serta-merta mengurangi anggaran tanpa pertimbangan matang.
Dirinya meminta kepada seluruh kepala OPD agar mencari cara kreatif untuk menggunakan dana yang lebih sedikit tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Ia menekankan bahwa setiap OPD harus aktif dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan prinsip belanja yang efisien.
Ia juga meyakini bahwa ilmu tentang efisiensi anggaran tidak terlalu sulit untuk dipelajari, baik secara formal maupun non formal. Ke depan, manajemen efisiensi akan menjadi hal yang sangat penting dalam penerapan kebijakan di Kota Metro. Selain itu, ia menegaskan perlunya sinergi antar OPD dalam menjalankan kebijakan tersebut, karena terdapat banyak anggaran yang tidak bisa dikelola oleh satu pihak saja. Beberapa kegiatan kemungkinan melibatkan lintas OPD, sehingga koordinasi yang baik menjadi sangat diperlukan.
“Saya yakin ilmu-ilmu ini tidak terlalu sulit untuk dipelajari, baik secara formal maupun non formal. Ke depan, manajemen efisiensi ini akan menjadi sangat penting bagi kita semua dalam menjalankan kebijakan di Kota Metro. Selain itu, diperlukan sinergi antar OPD dalam menerapkan kebijakan ini, karena banyak anggaran yang tidak bisa dikelola oleh satu pihak saja. Beberapa kegiatan mungkin melibatkan lintas OPD, sehingga koordinasi yang baik sangat diperlukan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rafieq menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus sesuai arahan pemerintah pusat. Ia berharap tidak ada permasalahan yang ditimbulkan karena adanya efisiensi anggaran. Untuk anggaran sosial menurutnya tidak perlu ada efisiensi, dan Dinas Sosial diminta tetap berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah (Setda) dalam menjalankan kegiatan prioritas.
Ia menuturkan, pemotongan anggaran lebih difokuskan pada perjalanan dinas sebesar 50 persen, acara seremonial, kajian, studi banding, seminar, serta publikasi. Ia juga meminta OPD untuk memperhatikan kegiatan yang bersifat seremonial agar disesuaikan dengan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden. (Adv).
